Tidak hanya dari sarana dan prasarana yang memprihatinkan seperti
yang dikemukakan sebelumnya, namun juga menyangkut tunjangan bagi para
tenaga pendidik, yakni guru.
Dari hasil kunjungan tiga hari ke daerah perbatasan Kalimantan Timur-Malaysia ini, anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menemukan, para guru di daerah tersebut yang tidak memperoleh tunjangan khusus guru. Mereka pun mempertanyakan keseriusan pemerintah terhadap nasib pendidikan masyarakat perbatasan.
“Berdasarkan informasi, ada 400 guru di Kabupaten Nunukan yang yang bertugas di perbatasan. Sementara dari pusat ke provinsi hanya memberikan tunjangan khusus kepada delapan guru dan hanya dua orang yang menerima tunjangan tersebut. Akhirnya, ya dikembalikan,” kata Hetifah, kemarin.
Para guru tersebut tidak dapat tunjungan khusus guru perbatasan dengan alasan mereka mengajar tidak sampai 48 jam dalam sepekan. “Bagaimana mereka mau mengajar penuh jika murid dan fasilitasnya saja sangat minim? Seharusnya di perbatasan jam mengajar 48 jam itu dihitung juga dengan kegiatan ekstrakulikuler, seperti olahraga dan aktivitas lain,” tandas Hetifah.
Akibat kesenjangan ini, guru-guru di perbatasan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layaknya guru-guru lain yang mendapat tunjungan khusus. “Kami menemukan banyak guru yang mengomsumsi mi instan dan kangkung sebagai lauk,” ungkap politisi Fraksi Golkar tersebut.
Persoalan-persoalan yang mengemuka di dunia pendidikan daerah perbatasan, lanjut Hetifah, diakibatkan karena pemerintah pusat tidak memperhatikan karakterisitik daerah dalam memberikan bantuan.
“Litbang pusat harus melakukan riset dan perencanaan sejauh mana kebijkan-kebijakan pusat dapat diimplementasikan di daerah perbatasan,” imbuhnya.
Dia menambahkan, pemerintah provinsi dan daerah kabupaten juga harus jujur mengungkapkan kekurangan daerahnya. “Pemerintah provinsi dan kabupaten juga harus pro aktif menyampaikan tuntutan masyarakat daerahnya ke pusat. Jangan pasif,” katanya.(rfa)
sumber:
http://kampus.okezone.com/read/2011/11/07/373/525779/guru-di-perbatasan-tak-dapat-tunjangan
Dari hasil kunjungan tiga hari ke daerah perbatasan Kalimantan Timur-Malaysia ini, anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menemukan, para guru di daerah tersebut yang tidak memperoleh tunjangan khusus guru. Mereka pun mempertanyakan keseriusan pemerintah terhadap nasib pendidikan masyarakat perbatasan.
“Berdasarkan informasi, ada 400 guru di Kabupaten Nunukan yang yang bertugas di perbatasan. Sementara dari pusat ke provinsi hanya memberikan tunjangan khusus kepada delapan guru dan hanya dua orang yang menerima tunjangan tersebut. Akhirnya, ya dikembalikan,” kata Hetifah, kemarin.
Para guru tersebut tidak dapat tunjungan khusus guru perbatasan dengan alasan mereka mengajar tidak sampai 48 jam dalam sepekan. “Bagaimana mereka mau mengajar penuh jika murid dan fasilitasnya saja sangat minim? Seharusnya di perbatasan jam mengajar 48 jam itu dihitung juga dengan kegiatan ekstrakulikuler, seperti olahraga dan aktivitas lain,” tandas Hetifah.
Akibat kesenjangan ini, guru-guru di perbatasan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layaknya guru-guru lain yang mendapat tunjungan khusus. “Kami menemukan banyak guru yang mengomsumsi mi instan dan kangkung sebagai lauk,” ungkap politisi Fraksi Golkar tersebut.
Persoalan-persoalan yang mengemuka di dunia pendidikan daerah perbatasan, lanjut Hetifah, diakibatkan karena pemerintah pusat tidak memperhatikan karakterisitik daerah dalam memberikan bantuan.
“Litbang pusat harus melakukan riset dan perencanaan sejauh mana kebijkan-kebijakan pusat dapat diimplementasikan di daerah perbatasan,” imbuhnya.
Dia menambahkan, pemerintah provinsi dan daerah kabupaten juga harus jujur mengungkapkan kekurangan daerahnya. “Pemerintah provinsi dan kabupaten juga harus pro aktif menyampaikan tuntutan masyarakat daerahnya ke pusat. Jangan pasif,” katanya.(rfa)
sumber:
http://kampus.okezone.com/read/2011/11/07/373/525779/guru-di-perbatasan-tak-dapat-tunjangan
0 komentar:
Posting Komentar